Di Balik Jas Hitam dan Dasi Biru: Reshuffle yang Tak Menyentuh Akar Masalah

Jakarta – Pukul 15.30 WIB, Senin (14/9/2026). Suasana di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta terasa berbeda. Sejumlah menteri berdatangan dengan setelan formal seragam: jas hitam, peci hitam, dan dasi biru muda. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Hanya undangan singkat dari Sekretariat Presiden: ada pelantikan pejabat.

Di dalam, Suahasil Nazara berdiri tegap. Tangannya diangkat. Sumpah terucap. Jabatan Menteri Keuangan resmi berpindah tangan—dari Purbaya Yudhi Sadewa, yang pagi itu masih mengikuti rapat kerja bersama Komite VI DPD RI, menjadi Suahasil, yang baru menerima telepon dari Istana beberapa jam sebelumnya.

Hanya dalam hitungan menit, satu posisi berubah. Dan publik pun bertanya: apakah ini cukup?

Tambal Sulam di Tengah Derasnya Kritik

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, tidak ragu menyebut reshuffle ini sebagai "tambal sulam". Menurutnya, publik telah lama menantikan perombakan yang lebih menyeluruh, terutama di kementerian sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

"Sayangnya reshuffle hanya untuk Menteri Keuangan. Padahal masih banyak menteri bidang ekonomi yang layak di reshuffle, seperti Menteri ESDM Bahlil dan Menko Pangan Zulkifli Hasan," kata Jamiluddin.

Ia juga menyoroti bahwa menteri-menteri di bidang politik dan penegakan hukum tidak tersentuh sama sekali. Padahal, hasil survei menunjukkan tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja mereka.

"Reshuffle yang dilakukan Prabowo belum memenuhi harapan publik," tegasnya.

Dua Bayangan di Balik Pencopotan

Jamiluddin menduga ada dua hal yang memicu kemarahan Presiden Prabowo hingga mencopot Purbaya secara mendadak.

Pertama, polemik setoran Danantara senilai Rp120 triliun. Purbaya berulang kali menegaskan bahwa setoran keuntungan Danantara akan masuk ke kas negara pada tahun ini. Namun hingga kini, janji itu tak terealisasi.

Kedua, rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB. Prabowo sempat menyoroti bahwa rasio penerimaan Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara G20. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi besar dalam pengelolaan ekonomi nasional.

"Dua hal itu bisa saja membuat Prabowo tak berkenan, bahkan marah. Akibatnya, Prabowo terkesan melakukan reshuffle mendadak," ujar Jamiluddin.

Pasar yang Bingung, Ekonomi yang Goyah

Yang lebih mengkhawatirkan, pergantian ini bukan yang pertama. Dalam kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo, Menteri Keuangan sudah berganti tiga kali: Sri Mulyani, Purbaya, lalu Suahasil.

Ekonom CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyebut fenomena ini sebagai "drama yang sayang sekali harus terjadi".

"Kita punya menteri keuangan tiga orang hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Jadi ini menunjukan ada instabilitas dalam hal keputusan ekonomi di Indonesia yang akhirnya diambil oleh Pak Prabowo," katanya.

Media memperingatkan bahwa pasar keuangan sangat sensitif terhadap perubahan figur bendahara negara. Terlebih jika perubahan tersebut dipengaruhi oleh intervensi politik yang terlalu jauh.

"Pasar akan bingung. Apa yang terjadi di internal pemerintah sehingga menterinya gonta-ganti begitu saja? Tentu saja pasar melihat ekonomi kita unstable," ujarnya.

Kabinet yang Terlalu Gemuk

Pengamat politik Djayadi Hanan menyoroti persoalan yang lebih mendasar: struktur kabinet yang dinilai terlalu membengkak.

"Bahkan kalau saya agak ekstrem ya harusnya bukan hanya direshuffle, orang-orangnya dirampingkan sampai menunjukkan betul-betul bisa efisien," katanya kepada Kompas.com.

Djayadi menyoroti ironi: di daerah, anggaran dipotong di mana-mana dan kepala daerah "teriak-teriak" budgetnya dikurangi. Tapi di pusat, struktur kabinetnya justru sangat besar.

"Kan lucu bujet dipotongin di mana-mana, orang daerah teriak-teriak budgetnya dikurangi, tapi di pusat sangat besar kabinetnya," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan keberadaan kementerian-kementerian yang dipecah menjadi beberapa pos baru tanpa alasan yang jelas, serta fenomena rangkap jabatan dan banyaknya posisi wakil menteri yang dianggap tidak mendesak.

"Wakil menteri yang sudah tidak ada pejabatnya sudah dilikuidasi saja. Apakah memang perlu banget misalnya Wakil Menteri Pertanian yang dijabat rangkap atau Wakil Menteri Imigrasi," tegasnya.

Malam yang Belum Usai

Di luar Istana, awak media masih menunggu. Beberapa menteri yang hadir enggan berkomentar banyak. Suahasil sendiri, saat ditanya soal reaksi pasar, hanya berkata: "Pasar punya logikanya sendiri, silakan saja. Tapi menurut saya, ini bukan perubahan, ini adalah kelanjutan saja."

Namun bagi banyak pihak, "kelanjutan" bukanlah yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah perubahan yang sesungguhnya—bukan sekadar ganti pemain di satu posisi, sementara akar masalah tetap menganga.

Malam ini, papan putih di ruang redaksi masih menampilkan daftar nama. Nama-nama yang seharusnya dievaluasi. Nama-nama yang seharusnya direshuffle. Tapi nama-nama itu tidak berubah. Yang berubah hanya satu: Menteri Keuangan.

Dan pertanyaannya masih sama, menggantung di udara Jakarta yang mulai gerimis: apakah ini cukup?

---

Ringkasan: Reshuffle yang hanya menyasar posisi Menteri Keuangan dinilai tidak menyentuh substansi persoalan kabinet. Publik menantikan perombakan menyeluruh, terutama di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Sementara itu, pergantian Menkeu yang ketiga dalam dua tahun memicu kekhawatiran akan instabilitas kebijakan ekonomi dan kebingungan pasar.