Kontroversi MBG: Keracunan Massal, Dugaan Korupsi, hingga Polemik Masjid Jadi Dapur
Jakarta – Program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali menjadi sorotan tajam setelah serangkaian kasus keracunan massal terjadi di sejumlah daerah, termasuk Sidoarjo, Nganjuk, dan Jombang, Jawa Timur . Lembaga pemantau mencatat keracunan telah menimpa puluhan ribu orang, sementara isu dugaan korupsi hingga alih fungsi masjid menjadi dapur MBG turut memicu kontroversi di tengah masyarakat.
🚨 Keracunan Massal: 50.059 Orang Terdampak
Kasus keracunan program MBG masih terus berulang hingga saat ini. Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, setidaknya telah terjadi 560 kejadian keracunan di 245 kabupaten/kota di 36 provinsi, dengan total korban mencapai 50.059 orang .
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengkritik keras pemerintah yang dinilai gagal melakukan evaluasi serius. Sepanjang tahun 2025 hingga kini, tercatat sudah 43.838 orang yang keracunan MBG .
"Kalau setelah libur panjang, setelah evaluasi, setelah dapur ditutup, kasus keracunan justru kembali marak, maka kita harus berani mengatakan: evaluasinya gagal. Pemerintah jangan terus menjual kata 'evaluasi' sementara anak-anak terus masuk puskesmas dan rumah sakit," ujar Ubaid dengan tegas .
Anggota MBG Watch, Isnawati Hidayah, bahkan menilai pemerintah gagal dalam memberikan makanan bergizi yang aman untuk anak-anak Indonesia. Menurutnya, kegagalan ini menunjukkan tata kelola program MBG saat ini bermasalah. Isna membandingkan dengan negara seperti Brasil dan Finlandia yang berhasil menjalankan program makanan sekolah gratis tanpa skandal serupa .
💰 Dugaan Korupsi dan Konflik Kepentingan
Kontroversi MBG semakin panas setelah dugaan praktik korupsi dalam tata kelola program mencuat. Kejaksaan Agung menangkap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, terkait dugaan penyimpangan tata kelola program MBG .
Isna dari MBG Watch menyoroti adanya konflik kepentingan dalam skema tata kelola MBG. Ia menyebut keterlibatan politisi serta aparat TNI-Polri dalam mengelola dapur makanan anak-anak sebagai hal yang tidak wajar dan tidak ditemukan di negara-negara yang berhasil menjalankan program serupa .
Dosen Fakultas Hukum Untag Semarang, Sunarto, menegaskan bahwa korupsi dalam program MBG tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak tumbuh kembang anak-anak Indonesia .
📉 Opini Publik Terbelah, TP Eks BGN Dicecar
Survei Poltracking Indonesia mencatat popularitas MBG mencapai 93,9 persen, namun di antara yang mengetahui program ini, 49,2 persen menyatakan tidak puas, sementara 46,4 persen puas. Bahkan, 44,6 persen responden menjawab program tidak perlu dilanjutkan, sedangkan 42,1 persen meminta tetap dilanjutkan .
Anggota Tim Evaluasi Program MBG yang diketuai oleh mantan Kepala BGN Dadan Hindayana turut menuai kritik. Publik mempertanyakan kredibilitas tim tersebut karena dipimpin oleh sosok yang justru diduga terlibat dalam kasus korupsi program MBG .
🕌 Polemik Masjid Klaten Jadi Dapur MBG
Kontroversi terbaru datang dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di mana sebuah bangunan masjid di dekat Balai Desa Karanganom dialihfungsikan menjadi dapur operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program MBG .
Kepala Desa Karanganom, Abdul Aziz, menegaskan bahwa tanah dan bangunan masjid tersebut merupakan aset milik yayasan pondok pesantren, bukan milik desa, sehingga keputusan pemanfaatannya menjadi wewenang yayasan .
Namun, menurut pandangan ulama, pengalihfungsian masjid dari tempat ibadah menjadi dapur MBG tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena menghilangkan identitas dan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah. Syarat bolehnya mengubah fungsi wakaf mencakup tidak menghilangkan nama asal, membawa kemaslahatan nyata, dan benda pokok wakaf tetap ada. Pengalihfungsian masjid menjadi dapur dinilai melanggar ketiga syarat tersebut .
🏛️ Pemerintah dan DPR Merespons
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai Kepala SPPG merupakan pihak paling bertanggung jawab jika terjadi keracunan, karena mengawasi langsung proses pengelolaan dapur mulai dari persiapan, pemasakan, hingga distribusi .
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendorong perubahan fundamental dalam tata kelola program MBG dengan mengusulkan sistem dapur berbasis sekolah (school-based kitchen) untuk memperpendek rantai distribusi dan menekan risiko kontaminasi .
Sementara itu, pemerintah berencana melakukan refocusing MBG untuk fokus pada kelompok prioritas: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka menegaskan bahwa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1.000 hari pertama kehidupan .
Kesimpulan: Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi masalah gizi nasional justru menghadapi badai kontroversi dari berbagai sisi—mulai dari kegagalan keamanan pangan yang mengancam kesehatan anak, dugaan korupsi yang merampok hak tumbuh anak, hingga polemik alih fungsi masjid yang mengusik nilai-nilai keagamaan. Pemerintah kini berada di persimpangan antara mempertahankan program dengan perbaikan menyeluruh atau menghentikannya di tengah desakan publik yang semakin kencang.
No comments:
Post a Comment