Fungsi Agregator Menguap, Kopdes Hanya Jadi Toko Sembako

Kontroversi Kopdes Merah Putih: "Simpul Ekonomi" yang Menguap dan Kontroversi yang Menumpuk

Jakarta – Program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang digadang-gadang sebagai solusi pengentasan ekonomi desa, justru diterpa berbagai kontroversi. Mulai dari ketidakjelasan fungsi, potensi kebocoran anggaran, hingga lokasi pembangunan yang absurd, program ini dinilai masih jauh dari kata efektif dan bahkan berpotensi merugikan negara .

Fungsi Agregator Menguap, Kopdes Hanya Jadi Toko Sembako

Salah satu janji utama Kopdes Merah Putih adalah menjadi agregator atau penampung hasil panen petani untuk memperkuat rantai pasok pangan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Namun, berdasarkan temuan di lapangan, fungsi ini belum terlihat. Transaksi di Kopdes Merah Putih justru didominasi oleh penjualan pupuk bersubsidi, sembako, LPG, dan bahkan rokok .

Sebuah kajian dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan bahwa sekitar 61,3% nilai transaksi Kopdes Merah Putih berasal dari penjualan pupuk bersubsidi . Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut belum bergerak ke fungsi utamanya sebagai penggerak ekonomi pertanian desa .

Akademisi STIE Yapis Dompu, Egar Syaiful Subhan, juga menilai program ini belum berdampak signifikan. Dari 89 koperasi yang ditargetkan di Kabupaten Dompu, baru sekitar 5 persen yang terbentuk dengan sempurna dan itupun masih menghadapi berbagai kendala serta belum memiliki arah bisnis yang jelas .

Polemik Lokasi: Dari Tengah Laut hingga Pemakaman

Kontroversi memuncak ketika publik dihebohkan dengan temuan 12 titik lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih yang berada di tengah laut berdasarkan aplikasi Simkopdes di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan . Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), pun heran dan melontarkan candaan, "Ya, bagaimana mau bangun di tengah laut? Bagaimana mengecor semennya?" .

Tak hanya di laut, konten-konten di media sosial juga menyoroti lokasi pembangunan yang dinilai absurd, seperti di area pemakaman umum dan di tengah hamparan sawah . Menanggapi hal ini, Zulhas menduga adanya rekayasa dari pihak-pihak yang tidak menghendaki program tersebut sukses . Namun, Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengkritisi keras realisasi fisik ini. Ia menyebut adanya laporan pemotongan anggaran yang signifikan dari pusat hingga desa, sehingga pembangunan gedung menjadi asal-asalan dan tidak layak .

Potensi Menjadi "Tengkulak Baru" dan Kebocoran Anggaran

Alih-alih memutus rantai tengkulak yang merugikan petani, Celios menilai Kopdes Merah Putih justru berpotensi menjadi tengkulak baru atau middle man yang memiliki hak istimewa, sehingga mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa . Hal ini diperparah dengan skema pendanaan yang dinilai bermasalah. Dari total pinjaman Rp 3 miliar per koperasi, sebagian besar dikabarkan terserap untuk pembangunan fisik dan pengadaan kendaraan pikap, sehingga menyisakan modal kerja yang sangat kecil untuk mengisi barang dagangan .

Mahfud MD juga mengingatkan adanya potensi kebocoran anggaran yang besar. Ia mendesak pemerintah untuk transparan dan segera mengevaluasi tata kelola program ini agar tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar . Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, juga mempertanyakan perubahan konsep program yang signifikan dari awal dan mendorong evaluasi menyeluruh .

---

Kesimpulan: Program Kopdes Merah Putih yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa, saat ini masih dibayangi oleh segudang masalah. Mulai dari fungsi yang tidak berjalan, lokasi pembangunan yang kontroversial, hingga potensi penyelewengan dan kebocoran anggaran . Kritik dan desakan evaluasi terus mengalir dari berbagai kalangan, menandakan bahwa program ini masih jauh dari kata "berguna" dan membutuhkan perbaikan fundamental agar tidak menjadi beban baru bagi negara dan masyarakat desa .